Animation 1 Animation 2

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Dr. Kariadi Semarang   Atasan PPID Pelaksana :…

Profil Lengkap

Selamat Datang di Informasi PPID

Photo

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah diundangkan yaitu: Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008. Tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Gavernance) mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Adanya UU KIP ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan  Badan Publik Negara termasuk RSUP Dr. Kariadi Semarang yang berada di bawah Kementerian Kesehatan RI, memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sekaligus mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Di dalam UU KIP Nomer 14  Tahun 2008 pasal 13 tertera: Untuk mewujudkan pelayanan cepat tepat dan sederhana setiap Badan Publik tersebut menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat. Demikian pula di RSUP Dr.Kariadi Semarang telah ditunjuk dan diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Semarang dengan Keputusan No: KP.08.02/I.IV/342/2012.

PPID menjalankan tugas dan bertanggung jawab:

1. Melaksanakan pelayanan informasi yang meliputi:
      a. Penyediaan dan Penyimpanan data
     b. Pelayanan Informasi (memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik)
     c. Pendokumentasian

2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPID berwenang
     a. Mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di lingkungan RSUP Dr.Kariadi Semarang dalam melaksanakan
         pelayanan publik
     b. Menentukan sesuatu informasi dapat diakses publik atau tidak
     c. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan perundang-undangan
     d. Menolak memberikan informasi publik, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

 KATEGORISASI INFORMASI PUBLIK RSUP Dr. KARIADI

I. Pengelompokan informasi yang bersifat publik (label hijau) 

II. Informasi yang bila dibutuhkan perlu persetujuan (label kuning)

III. Informasi yang dikecualikan (label merah)

IV. Penjabat Yang Berwenang Memberikan Ijin Akses Terhadap Setiap Kategori Data 


Berita Terbaru

Index Berita